Ketika Guru Harus Bersiasat Ditengah Pandemi

Foto: Foto: Tiga guru dan dosen penerima manfaat BSU Deswita Supriyatni (Dosen di Cimahi), Sri Murni (Dosen di Lampung) (kiri bawah), dan Arya Wiratman (Guru di Jakarta Timur) (kanan atas) berdiskusi mengenai Mendukung Para Pendidik Tetap Berkarya di Jakarta, Rabu, 25 November 2020.

JAKARTA (RO) - Deswita Supriyatni MPd, adalah seorang Dosen Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi (PJKR). 

Perempuan peraih medali perak PON 2004 cabang olahraga Dayung ini tidak pernah membayangkan bahwa suatu ketika dia harus memberikan materi perkuliahan sepenuhnya secara daring kepada para mahasiswanya.

“Materi pembelajaran yang saya sampaikan identik dengan tatap muka dan praktek. Sekarang mau tidak mau harus melalui teknologi media tatap muka virtual,” ujar Deswita dalam Dialog Produktif dengan tema ‘Mendukung Para Pendidik Tetap Berkarya’ yang diselenggarakan di Media Center Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Rabu (25/11/2020).

Deswita sadar betul jika kini dia bersandar sepenuhnya pada teknologi. Karena itu, dosen yang mengajar di STKIP Pasundan ini mengemas materi perkuliahannya  dalam teknologi penyampai pesan suara dan video, sehingga para mahasiswanya tetap dapat mengikuti materi dari mata kuliah yang sedang diajarkan, jika terjadi gangguan jaringan internet.

“Saya berusaha kreatif dalam mengemas dan menyampaikan materi agar para mahasiswa tetap dapat menyimak maksimal walaupun mereka mengalami gangguan koneksi internet. Karena banyak mahasiswa yang ada di daerah umumnya mengalami hambatan pada jaringan internet,” katanya. 

Begitulah, para guru tak boleh kehilangan ide, meski situasi pandemi berdampak pada proses belajar mengajar. Mereka harus bersiasat dengan situasi saat ini.

Pendidik lainnya juga berbagi kisah tentang proses mengajar mereka di tengah pandemi ini. Arya Wiratman, seorang guru SDS Islam Ibnu Hajar Cipayung Jakarta Timur punya tantangan lain.

“Kondisi pandemi saat ini dengan pembelajaran jarak jauh melalui kelas virtual dan video pembelajaran sangat monoton buat anak-anak. Kami dituntut mengemas pembelajaran seperti saat tatap muka di kelas. Mereka harus tetap merasakan rasa pembelajaran tatap muka dan bersosialisasi dengan teman-temannya,” katanya.

Sri Murni S.Pd., M.Pd, yang menjadi dosen STKIP PGRI Bandar Lampung juga berbagi cerita di forum yang sama. Dia mengaku bahwa dirinya perlu melakukan terobosan dengan mulai menggunakan beberapa media pembelajaran dalam proses belajar mengajar jarak jauh.

“Harus lebih giat dan semangat dalam menggunakan media pembelajaran yang lain agar materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi namun harus tetap dilakukan untuk para mahasiswa,” tukasnya. (Red)

Integrasi Digitalisasi Informasi Satu Data Vaksin COVID-19, Dua BUMN Digandeng

Foto: Erick Thohir, Menteri BUMN RI selaku Wakil Ketua IV dan Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dan Soleh Udin Al Ayubi, Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma (Persero) memberikan paparan mengenai persiapan infrastruktur data vaksinasi COVID-19 melalui virtual di Jakarta, Selasa, 24 November 2020. 

JAKARTA (RO) - Pementerian Kesehatan menargetkan usia 18-59 tahun untuk program vaksinasi COVID-19 tahap pertama. Untuk mengintegrasikan sistem informasi satu data vaksinasi COVID-19, Pemerintah menggandeng dua BUMN, Telkom dan Bio Farma sebagai penanggung jawab hingga pendistribusian vaksin sampai ke masyarakat. 

“Di dalam masing-masing program ini baik vaksin bantuan pemerintah atau mandiri, ada proses distribusi, ada proses pendaftaran serta vaksinasi, ada proses layanan vaksinasinya dan tentu ada proses penggabungan data. End to end process ini bukan sesuatu yang simpel dan mudah. Karena ini mungkin pertama kalinya kita punya hajatan sebesar ini, terutama di bidang health care ya,” terang Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma (Persero), Soleh Ayubi,dalam Webinar KPCPEN, dengan tema ‘Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi COVID-19’, Selasa (24/11/2020).

Seluruh data saat ini sedang dalam tahap pencocokan dan pengintergrasian antar kementerian dan lembaga terkait. 

“Kita sedang mengintegrasikan data dari berbagai sumber, termasuk di dalamnya, kementerian atau lembaga, operator telco untuk validitas calon penerima vaksin,” ujar Fajrin Rasyid, Direktur Digital Bisnis PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk pada kesempatan yang sama.

Mantan bos Bukalapak ini yakin dengan sistem yang tengah dibangun ini dan akan lebih mempermudah dan mempercepat proses vaksinasi. 

“Nanti ketika vaksin sudah ada, kita akan memonitor produksi, bagaimana pengirimannya, jumlahnya dan di-matching-kan dengan kebutuhan vaksin tadi,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, sistem vaksinasi ini akan langsung dapat memberikan data berdasarkan prioritas atau sasaran yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Sistem ini kemudian akan digunakan untuk program vaksinasi bantuan pemerintah, maupun jalur mandiri. 

“Sehingga orang yang terdaftar di satu sistem, tidak terdaftar di sistem lainnya,” tambah Fajrin.

Sebagai pihak produsen dan distributor vaksin COVID-19, Bio Farma memastikan keamanan hingga ketersediaan vaksin yang akan dipantau secara digital. Sistem ini akan melabeli botol hingga tempat penyimpanan vaksin dengan barcode - menjadi model pertama di Asia Tenggara. 

“Ada informasi detail mengenai ID-nya, kapan akan expired, batch number-nya berapa, serial number-nya berapa, dan seterusnya ada. Ini adalah mungkin yang pertama kali di Asia Tenggara,” terang Soleh Ayubi.

Tak hanya pada wadah penyimpanan, sistem digitalisasi ini juga akan memantau hingga pendistribusian vaksin. 

“Masing cold room, chiller, truk dan motor ini akan dipasang sensor lokasi, sensor suhu dan untuk yang truk akan dipasang sensor perilaku. Kita akan tahu pasti, misalkan ada 83 truk, kita tahu masing-masing posisinya ada di mana, berdasarkan barcode tadi akan tahu di dalam truk isinya berapa, sedang di mana, menuju ke mana, kita akan tahu secara  real time,” ujarnya menambahkan.

Proses Pendaftaran Mandiri

Lebih lanjut dijelaskan Soleh, masyarakat yang akan melakukan vaksinasi massal COVID-19 secara mandiri akan dibagi menjadi tiga cara pendaftaran. Pertama melalui  aplikasi, kedua melalui website dan ketiga  dengan proses manual langsung di lokasi tempat pemberian vaksin.

Mengingat jumlah vaksin COVID-19 yang terbatas, Soleh memastikan telah mengantisipasi aksi nakal lembaga atau rumah sakit tertentu yang berniat menimbun vaksin. 

“Kemudian ada proses untuk Pre Order, nah ini juga penting sekali. Penting terutama untuk yang distribusi, sehingga kita akan tahu demand yang real di lapangan itu berapa. Seperti yang saya sampaikan tadi vaksin ini sangat terbatas. Jadi tidak bisa misalkan satu klinik bilang saya request 100 juta dosis tanpa demand yang real. Ini juga dengan feature seperti ini tentu bisa meminimalkan penimbunan,” pungkas dia. (Red)

Sejarah Vaksinasi Massal di Indonesia, Sebuah Upaya Pencegahan Penyakit

Foto: Foto: dr. Reisa Broto Asmoro, jubir Satgas Covid-19 dan duta adaptasi kebiasaan baru menjadi moderator dalam diskusi mengenai tata laksana vaksinasi di Indonesia bersama dr. Jane Soepardi, MPH., Pakar Imunisasi di Jakarta, Senin, 23 November 2020. 

JAKARTA (RO) - Vaksin bukanlah hal baru buat masyarakat Indonesia. Sudah puluhan tahun Indonesia akrab dengan vaksin. Sejarah vaksin di Indonesia secara resmi dimulai tahun 1956, ketika dilakukannya vaksinasi cacar. Pemberian vaksin ini diakui sebagai salah satu upaya pencegahan yang cukup efektif dalam upaya memerangi satu wabah penyakit.

Upaya vaksinasi ini berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, vaksinasi campak pada tahun 1963, BCG untuk penyakit TBC di tahun 1973, vaksinasi tetanus toksoid tahun 1974 dan imunisasi difteri, pertusis, tetanus (DPT) tahun 1976, dan vaksinasi polio yang dimulai tahun 1981. 

Pada tahun 1991 dirilis kembali vaksinasi untuk polio, kemudian vaksinasi Hepatitis B tahun 1997, hingga kampanye pencegahan kanker serviks untuk anak perempuan, dan vaksin HPV pada tahun 2016. Setahun setelahnya, pemerintah juga mengedarkan vaksin Rubella dan Haemophilus Influenza tipe B (HIV). 

Selain pencegahan, vaksinasi yang dilakukan pemerintah merupakan upaya melindungi rakyatnya dari wabah penyakit yang mematikan.

Jika melihat kembali ke belakang, upaya perlindungan pemerintah dapat kita lihat dengan aksi  Kementerian Kesehatan yang mengkampanyekan penanggulangan luar biasa untuk mencegah difteri pada anak selama 3 putaran - yang dimulai sejak Desember 2017 hingga akhir tahun 2018. 

“Di tahun 2018, Kemenkes menggelar Outbreak Responses Immunization atau ORI. Aksi ini merupakan salah satu upaya penanggulangan luar biasa difteri yang bertujuan untuk meningkatkan kekebalan masyarakat. Program ini menyasar bayi berusia 1 tahun sampai dengan anak berusia kurang dari 19 tahun,” ujar dr. Reisa Broto Asmoro, Jubir Satgas COVID-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru dalam dalam Dialog Juru Bicara Pemerintah dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru bertema ‘Tata Laksana Vaksinasi di Indonesia’ yang diselenggarakan di Media Center Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Senin (23/11/2020). 

Selain melakukannya secara massal, Indonesia juga mengenal pemberian vaksin secara rutin, yang bisa diakses seluruh anak Indonesia di seluruh penjuru nusantara. Pemberian vaksin ini lebih dikenal dengan istilah imunisasi oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

“Kalau imunisasi rutin diberikan pada anak di umur tertentu. Misalkan pemberian Hepatitis 0 yang baru diberikan kepada bayi baru lahir. Pada hal-hal tertentu kita bisa memberikan imunisasi secara bersamaan, massal, dikampanyekan, seperti yang akan diberikan pada COVID-19 nanti,” terang dr. Jane Supardi, Pakar Imunisasi dalam forum yang sama. 

Sebagai tenaga kesehatan yang menjadi salah satu ujung tombak pengawalan kesehatan masyarakat, dia berharap sekali masyarakat sadar dan paham bahwa vaksin berperan aktif meningkatkan angka harapan hidup manusia. 

“Dulu waktu vaksin belum ada, kematian karena difteri, campak, pneumonia banyak sekali. Kemudian begitu ada vaksin, beberapa penyakit itu mulai hilang, karena sudah ada vaksinnya,” ungkap dr. Jane.

Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan untuk berperan secara terus menerus dan konsisten untuk mengkampanyekan pentingnya imunisasi, utamanya pada anak sejak usia dini- karena banyak penyakit yang dapat dicegah lewat vaksin ini. 

“Jadi masyarakat kita itu harus terus diberi pengetahuan, tentang penyakit-penyakit yang sudah bisa dicegah dengan imunisasi. Jangan nanti lupa, lalu berubah pikiran, tidak mau disuntik karena sakit, lalu menghindari suntikan. Itulah yang banyak terjadi sekarang, sehingga muncul lagi penyakit-penyakit lama, yang dulu sudah mulai hilang, muncul lagi seperti difteri,” ujar pakar imunisasi tersebut.

Kini ketika menghadapi wabah penyakit COVID-19, pemerintah juga tengah mengupayakan vaksinnya. Pemerintah memastikan bahwa vaksin COVID-19 yang nantinya akan tersedia, sudah melalui tahapan uji pra klinik dan klinik yang memastikan keamanan, kehalalan dan keefektifannya. (Red)

Belajar Dari Pengalaman Langsung Kesembuhan Penyintas Covid-19

Foto: dr. Dirga Sakti Rambe, dokter spesialis penyakit dalam/vaksinolog (kanan) bersama dr. Twindy Rarasati (kiri) yang juga merupakan penyintas Covid-19 menjadi pembicara dalam dialog produktif bertema vaksin sebagai perencanaan preventif kesehatan didampingi moderator Tasya Syarif di Jakarta, Senin, 23 November 2020.

JAKARTA (RO) - Tanpa ada gejala demam, Twindy Rarasati langsung mengalami gejala sesak nafas. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, dia dinyatakan positif COVID-19. 

“Awalnya, saya langsung sesak nafas. Sakit kepala, kelelahan, hilangnya indera penciuman dan pengecapan. Tapi saya tidak mengalami demam atau batuk,” jelasnya.

Hal ini diceritakan Twindy yang berprofesi sebagai dokter dalam Dialog Produktif dengan tema ‘Vaksin Sebagai Perencanaan Preventif Kesehatan’ yang diselenggarakan di Media Center Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Senin (23/11/2020).

Menurutnya, ada banyak sekali gejala yang dapat timbul ketika terinfeksi virus Corona. Karena itu penting untuk selalu memperhatikan perubahan yang terjadi pada tubuh. 

“Saya sempat dirawat di rumah sakit selama dua minggu dan lanjut isolasi mandiri dua minggu lagi. Baru kemudian dinyatakan sembuh dan bisa kembali bekerja,” jelasnya.

Diceritakan Twindy, selama proses recovery, indera perasa dan penciuman pelan-pelan berangsur pulih setelah empat atau lima hari dia kehilangan dua kemampuan indra tersebut. 

“Mengatur pola makan dengan asupan makanan tinggi kalori, tinggi protein sebagai usaha meningkatkan imunitas,” ujarnya menjelaskan treatment yang dilakukan sepanjang proses pemulihan.

Karena berprofesi sebagai dokter dan berada di garda terdepan, Twindy sadar bahwa risiko tertular lebih besar. Untuk mencegah risiko penularan, Twindy melakukan mitigasi terlebih dahulu. 

“Saya sudah menerapkan protokol kesehatan di rumah. Ada ruangan terpisah dan sudah ada alurnya. Aktivitas makan juga tidak dapat dilakukan bersama untuk mengurangi risiko tertularnya anggota keluarga lainnya,” tuturnya.

Berdasarkan pengalamannya sebagai penyintas, Twindy mengungkapkan bahwa protokol kesehatan harus sebaik-baiknya dilakukan. 

“Tanggung jawab menjalankan protokol kesehatan ada di diri kita sendiri dan jangan lupa untuk terus update ilmu agar bisa tahu apa yang harus dilakukan. Bagi yang sekarang, terus berjuang melawan COVID-19 dan tetap semangat. Kita bisa bangkit dan overcome,” tutupnya. (Red)

Kenali BSU, Subsidi untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS

Foto: Dr. Abdul Kahar, Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud 

JAKARTA (RO) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kementerian Keuangan meluncurkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU). 

Bantuan dengan total anggaran Rp3,6 triliun ini menyasar dua juta Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) non-PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). 

“Agar guru-guru (honorer) kita juga mendapatkan subsidi, khususnya non-PNS, karena kita tahu persis bahwa masyarakat kita, khususnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan kita saat ini sangat terdampak dengan COVID-19 ini,” ujar Dr. Abdul Kahar, Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud dalam Dialog Produktif bertema ‘Subsidi Upah Mendukung Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS’ di Media Center Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Kamis (19/11/2020).

BSU disalurkan pada 162 ribu dosen perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, 1,6 juta guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, dan 237 ribu tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. Besaran yang diterima setiap PTK sebesar Rp 1,8 juta sebanyak satu kali. 

“Kami mengacu pada bantuan BSU yang ada di Disnaker. Bantuan yang diluncurkan tempo hari, 600 ribu per bulan. Tetapi kalau di Disnaker dikali 4 bulan, sehingga dapatnya 2,4 juta. Karena kita belakangan, dikali 3 bulan, makanya nilainya 1,8 juta,” terang Kahar.

Syarat PTK yang mendapat BSU sangat sederhana, Warga Negara Indonesia (WNI), berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan dan berstatus non-PNS, serta tidak menerima bantuan subsidi upah/gaji dari Kementerian Tenaga Kerja dan bukan penerima kartu pra kerja sampai 1 Oktober 2020.  

“Sebenarnya tiga kelompok ini saja yang kami sasar. Setelah itu baru kami lihat secara administratif bahwa mereka ini terdaftar di Info GTK kemudian PDDikti,” ungkap pejabat Kemendikbud tersebut.

“Penyaluran sudah kita laksanakan sejak tanggal 16 November. Pada tanggal itu langsung kita eksekusi, karena datanya sudah ada di kami, tidak perlu menunggu data dari lapangan. Tinggal kita lakukan pemadanan dengan BPJS dan Pra Kerja saja,” jelas Kahar yang menargetkan pencairan dana BSU akan selesai pada akhir November 2020.

Syarat mencairkan dana juga sangat sederhana. Penerima bantuan cukup membawa KTP, NPWP (jika ada), mengunduh SK di info GTK atau PDDikti dan menandatangani SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak). 

Setelah melengkapi keseluruhan proses, penerima bantuan akan diberikan waktu mengaktifkan rekening dan mencairkan bantuan senilai Rp1,8 juta dipotong pajak hingga 30 Juni 2021.

“Data-data di kami mudah-mudahan valid. Apalagi kami setelah melakukan validasi dengan pemadanan data melalui BPJS Ketenagakerjaan, kemudian kartu pra kerja, kami semakin yakin data-data kami gak ada double. Karena kita sudah sama-sama berkoordinasi di data yang ada,” ungkap Kahar. 

Dia juga menambahkan, Dinas Pendidikan setempat akan segera memperbaharui data jika ada calon penerima bantuan yang yang sesuai syarat tetapi belum terdaftar. 

“Tentu di kami melihat bahwa data tersebut sudah terdaftar di tanggal 30 Juli.Tapi kalau baru meng-input data tentu tidak,” tutupnya. (Red)

Media Berperan Bangun Masyarakat Sadar Akan Vaksin

Foto: Foto: Dr. dr. Kohar Hari Santoso, SpAn., KAP., KIC (kiri) dan Wahyoe Boediwardhana (Jurnalis) menjadi pembicara dalam dialog bertema belajar dari sukses vaksin MR di Jawa Timur dan Peran Media dalam Vaksinasi di Jakarta, Selasa, 17 November 2020.

JAKARTA (RO) - Media massa memiliki peranan yang sangat penting dalam sirkulasi informasi terkait wabah Covid-19 baik antar satu daerah ke daerah lain maupun antara satu orang ke orang yang lain. 

Itu artinya, media massa merupakan suatu hal yang vital berperan dalam mengatasi wabah Covid-19 ini. Di tengah pandemi, media tidak hanya dapat memberi informasi yang benar dan sahih. Sebagai pilar keempat demokrasi, media juga dapat memainkan perannya dalam memberikan edukasi tentang COVID-19, khususnya soal vaksin dan program vaksinasi. 

Salah satu faktor keberhasilan program vaksinasi MR di Jawa Timur medio 2017 tak lepas dari peran media. Sosialisasi dan edukasi yang gencar dilakukan media bersama Dinas Kesehatan Jawa Timur membuahkan hasil dengan tingginya tingkat kesadaran masyarakat untuk ikut program imunisasi campak dan rubella atau measles-rubella (MR) masa itu.

“Media sangat membantu tugas kami dalam melaksanakan imunisasi lewat edukasi dan sosialisasi ke masyarakat. Media membantu menyebarkan informasi, sehingga masyarakat bersedia untuk diimunisasi,” ujar Dr. dr. Kohar Hari Santoso, Direktur RSSA Malang dan Ketua Tim Tracing Gugus Tugas COVID-19 Jawa Timur dalam Dialog Produktif dengan tema ‘Belajar dari Sukses Vaksin MR di Jawa Timur dan Peran Media dalam Vaksinasi’ secara daring di Media Center Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Selasa (17/11/2020).

Diakui mantan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur ini, pada mulanya banyak masyarakat yang menolak- akibat kurangnya informasi yang diberikan petugas kesehatan. Sehingga banyak informasi yang salah dan tidak benar beredar di kalangan masyarakat. 

“Misalnya, tetap ada kemungkinan akan ada panas atau demam pasca imunisasi. Jadi waktu itu ada kejadian seorang anak meninggal dan disebut-sebut karena habis diberi vaksin. Setelah tim ahli klinis kita turun ke lapangan, ternyata si anak sakit DBD,” kisahnya. 

Selain melibatkan media, keberhasilan lainnya disebut dr.Kohar dilakukannya pendekatan secara kultural. Keberagaman latar belakang budaya dan juga tingkat religius masyarakat di Jawa Timur menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk melakukan upaya imunisasi MR waktu itu. 

“Untuk membentuk persepsi positif publik, kita akan turun ke bawah, mendatangi tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh kunci. Setelah sosialisasikan kita lakukan pada mereka dan mereka sadar akan pentingnya vaksinasi, maka biasanya mereka akan menyampaikan ke komunitas masing-masing. Tapi sebelum itu, kita melakukan peningkatan kapasitas terlebih dulu kepada petugas kita sebelum turun ke lapangan.” katanya.

Diakui dr Kohar, tidak semua upaya  mereka berjalan mulus. Bahkan di beberapa tempat tetap terjadi penolakan, sampai petugas tidak berani masuk ke daerah tersebut. 

“Tetapi kita tetap melakukan pendekatan untuk memberikan pemahaman yang baik dan benar. Apalagi imunisasi itu bukan hanya MR, imunisasi rutin lainnya juga harus dilakukan dan disosialisasikan,” tukasnya.

Sementara itu, Wahyoe Boediwardhana salah seorang jurnalis dari komunitas Jurnalis Sahabat Anak mengatakan keterlibatan media dapat dijadikan sebagai salah satu ujung tombak dalam melakukan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat. 

“Kami yang punya concern, punya visi dan misi sama. Kami ingin membantu masyarakat, mengedukasi sesuatu yang sifatnya positif terkait edukasi anak,” ungkap Wahyoe dalam forum yang sama.

Dia menambahkan, dalam melakukan sosialisasi media harus memahami karakter masyarakat di masing-masing wilayah di Jawa Timur - yang sangat beragam. 

Tantangan terbesar yang dihadapi para jurnalis menurutnya adalah memerangi berita hoaks mengenai vaksin. 

“Kami lebih memilih membanjiri masyarakat dengan informasi positif, informasi yang benar. Jadi kami tidak mau head to head dengan pembuat hoaks. Kami rasa ketika kami head to head dengan mereka, kami akan mengeluarkan energi yang lebih besar, itu akan sia-sia.”, terang Wahyoe.

Agar seluruh pemberitaan mengenai vaksin sampai dengan benar ke masyarakat. Wahyoe dan komunitas Jurnalis Sahabat Anak Jawa Timur juga terus belajar, menambah ilmu dan pemahaman soal imunisasi.

“Sebelum kami memutuskan menyampaikan pesan positif ke masyarakat. Kawan-kawan inilah (jurnalis) dulu yang kita pintarkan. Kita bagi ilmunya sebanyak-banyaknya.”, ungkapnya.

Sampai saat ini, beragam hoaks mengenai vaksin terus membanjiri masyarakat. Kenali, ciri-ciri berita yang tidak benar, dan apabila ragu, tanyakan langsung kepada ahlinya, seperti dokter dan para pakar mengenai vaksin yang terpercaya.

Hal ini penting dilakukan agar masyarakat tidak mudah menyerap informasi yang tidak benar baik untuk dirinya sendiri maupun meneruskan informasinya ke orang lain. 

Adapun di antara langkah pemerintah untuk mengatasi penyebaran informasi yang hoax melalui media massa adalah dengan melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat dan menyebarkan situs -situs terpercaya yang menjadi rujukan masyarakat untuk mengetahui informasi yang benar dan terkini tentang vaksin Covid-19 ini. 

Di samping itu, adanya kontrol dan pengawasan terhadap situs ataupun website di dunia maya juga perlu dilakukan untuk mengikis penyebaran informasi hoax terkait vaksin Covid-19. (Red)

Pemerintah Salurkan Bantuan Subsidi Upah Bagi Tenaga Pendidik Non-PNS

Foto: Sejumlah siswa mengikuti simulasi belajar tatap muka di SMP Negeri 7 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (16/11/2020). Berdasarkan surat pernyataan orang tua dan persetujuan guru, Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan simulasi belajar tatap muka pertama sejak pandemi COVID-19, selama dua minggu di empat sekolah menengah pertama (SMP) di mana lokasi sekolah berada di zona hijau berdasarkan penilaian Gugus Tugas dengan jumlah siswa terbatas serta wajib mematuhi protokol Kesehatan COVID-19. Antara/Bayu Pratama S

JAKARTA (RO) – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan subsidi upah bagi 2 juta tenaga pendidik non-PNS pada tahun ini. Bantuan tersebut diberikan secara bertahap sampai akhir November 2020, dengan total anggaran lebih dari Rp3,6 triliun.

“Bantuan subsidi upah untuk membantu para ujung tombak pendidikan yang telah berjasa membantu pendidikan anak-anak kita”, kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, Selasa (17/11/2020). 

Ia berharap bantuan subsidi upah tersebut dapat melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para tenaga pendidik mulai dosen, guru, kepala sekolah, tenaga pengelola laboratorium, hingga tenaga administrasi non-PNS.

Nantinya, subsidi upah ini akan disalurkan kepada 162.000 dosen Perguruan Tinggi Negeri dan swasta, 1,6 juta guru dan pendidik negeri dan swasta, dan 237.000 tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. 

Lebih lanjut, calon penerima subsidi upah ini harus memenuhi sejumlah syarat antara lain warga negara Indonesia (WNI) berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan, berstatus non-PNS, tidak menerima bantuan subsidi upah/gaji dari Kementerian Tenaga Kerja, dan bukan penerima Kartu Prakerja sampai 1 Oktober 2020. 

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan pandemi COVID-19 merupakan bencana luar biasa dan berdampak terhadap perekonomian dan juga pendidikan. 

“Khusus pendidikan, pembelajaran tiba-tiba harus dilakukan secara daring. Oleh sebab itu, kita keluarkan langkah-langkah membantu. Kemudian kita lihat guru-guru non-PNS. Mereka banyak yang pendapatannya di bawah Rp5 juta. Maka, pemerintah keluarkan BSU [Bantuan Subsidi Upah] bagi mereka,” pungkasnya. (Red)