Prestasi Beruntun! Lampung Selatan Raih Opini Kualitas Tinggi Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik 2025*

Bandar Lampung - Prestasi demi prestasi terus ditorehkan Kabupaten Lampung Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati Muhammad Syaiful Anwar. 

Kali ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan meraih Opini Ombudsman Republik Indonesia kategori Kualitas Tinggi dalam Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung berdasarkan periode observasi pada September hingga November 2025 pada acara Penyampaian Hasil Penilaian/Opini Ombudsman RI Tahun 2025.

Penyerahan penghargaan berlangsung di Gedung Balai Keratun Lantai III, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (9/2/2026), dan diserahkan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela kepada Plt Asisten Administrasi Umum Setdakab Lampung Selatan, Edy Firnandi, disaksikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rahman Yusuf.

Penilaian ini mengacu pada Peraturan Ombudsman Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai bagian dari fungsi pengawasan pelayanan publik secara nasional. Dalam hasil penilaian tersebut, Kabupaten Lampung Selatan memperoleh nilai 80,51 dengan predikat Baik (Kualitas Tinggi).

Adapun unit layanan yang menjadi objek penilaian meliputi Dinas Sosial, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ketiga unit layanan tersebut dinilai menunjukkan kualitas pelayanan publik yang baik dan konsisten memenuhi standar pelayanan kepada masyarakat.

Plt Asisten Administrasi Umum Setdakab Lampung Selatan, Edy Firnandi, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Berdasarkan hasil pengawasan pelayanan publik, Kabupaten Lampung Selatan berhasil meraih Predikat Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 dari Ombudsman RI dengan nilai 80,51 kategori Baik atau Opini Kualitas Tinggi,” ujar Edy.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Egi-Syaiful dalam memperbaiki tata kelola pelayanan publik agar semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Alhamdulillah, Kabupaten Lampung Selatan mendapatkan penghargaan Opini Kualitas Tinggi dari Ombudsman RI. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tambahnya.

Edy juga menegaskan bahwa hasil penilaian Ombudsman RI akan dijadikan bahan evaluasi dan penguatan sistem pelayanan publik ke depan. Pemkab Lampung Selatan berkomitmen mendorong pelayanan yang semakin cepat, mudah, serta akuntabel bagi masyarakat.

Penghargaan ini sekaligus mempertegas posisi Kabupaten Lampung Selatan sebagai salah satu daerah di Provinsi Lampung yang serius membangun pelayanan publik berkualitas dan berintegritas, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah. (Kmf)

Groundbreaking Hilirisasi Peternakan Ayam Terintegrasi Dimulai, Lampung Selatan Bidik Peran Strategis Nasional

Jati Agung - Kabupaten Lampung Selatan kembali dipercaya sebagai salah satu lokasi program strategis nasional. Kepercayaan itu ditandai dengan dimulainya program hilirisasi industri ayam terintegrasi yang diproyeksikan menjadikan daerah ini sebagai motor penguatan hilirisasi peternakan ayam nasional sekaligus penyangga pasokan protein hewani untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program tersebut merupakan hasil kerja sama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian RI serta Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Pembangunan resmi dimulai melalui kegiatan groundbreaking di Perkebunan PTPN I Region 7 Trikora, Desa Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung, Jumat (6/2/2026).

Groundbreaking dilaksanakan hanya sehari setelah audiensi antara Ditjen PKH Kementerian Pertanian RI dan Bupati Lampung Selatan pada Kamis (5/2/2026), menandakan percepatan implementasi program yang menjadi prioritas pemerintah pusat tersebut.

Salah satu program utama yang akan dijalankan adalah skema “Ayam Merah Putih”, yakni model pengembangan peternakan ayam terintegrasi dari hulu hingga hilir. 

Program ini mencakup penyediaan bibit ayam, pakan, kandang, hingga penguatan industri pengolahan, sehingga peternak tidak lagi bergantung pada penjualan ayam hidup, tetapi dapat memperoleh nilai tambah dari produk olahan.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, mengatakan pembangunan hilirisasi pangan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat sektor pertanian dan peternakan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kegiatan groundbreaking dengan PTPN I dan Danantara terkait pembangunan hilirisasi pangan yang ada di Lampung Selatan,” ujar Egi.

Bupati Egi menjelaskan, kehadiran industri hilir yang terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas peternakan ayam serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar.

“Kami optimistis ini akan mampu menggerakkan ekonomi lokal dan menciptakan domino efek terhadap potensi yang ada di daerah sini,” lanjutnya.

Program hilirisasi tersebut dirancang untuk memperkuat rantai pasok sektor peternakan, mulai dari produksi, pengolahan, hingga distribusi. 

Dengan sistem terintegrasi, hasil peternakan diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan daerah, tetapi juga menopang kebutuhan nasional.

Selain memperkuat ketahanan pangan, proyek ini juga diproyeksikan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan peternak, serta menumbuhkan sektor usaha pendukung di Lampung Selatan. 

Pemerintah daerah pun menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program strategis pemerintah pusat yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. (ptm-Kmf)

Musrenbang RKPD 2027 Jadi One Stop Service, Pelayanan Publik Jemput Bola Hadir di Kecamatan Way Panji

Way Panji - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menghadirkan layanan publik terpadu bersamaan dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 tingkat kecamatan. 

Inovasi ini menjadikan Musrenbang tidak hanya sebagai forum perencanaan pembangunan, tetapi juga ruang pelayanan langsung bagi masyarakat.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027 di Kecamatan Way Panji yang digelar di Gedung Olahraga Desa Sidereno, Jumat (6/2/2026), dipadati warga yang memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan. Sejak kegiatan dimulai hingga berakhir, masyarakat terlihat antusias mengurus kebutuhan administrasi maupun layanan kesehatan di lokasi acara.

Kehadiran layanan publik terpadu tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemkab Lampung Selatan dalam mendekatkan akses layanan dasar melalui pendekatan jemput bola. Selain menyerap aspirasi pembangunan, pemerintah daerah juga memastikan masyarakat memperoleh manfaat langsung dari setiap kegiatan Musrenbang.

Sejumlah layanan yang dihadirkan meliputi pelayanan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pelayanan pajak daerah oleh UPTD Pelayanan Pajak BPPRD Kabupaten Lampung Selatan, serta layanan Samsat Keliling. 

Selain itu, tersedia pula pelayanan kesehatan dari UPTD Puskesmas Way Panji, vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan oleh Puskeswan, perpustakaan keliling dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, hingga bazar produk UMKM lokal.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, turut meninjau langsung sejumlah stan pelayanan dan berdialog dengan masyarakat yang sedang mengurus berbagai kebutuhan administrasi. Ia juga menyerahkan KTP elektronik kepada warga yang telah selesai melakukan perekaman data.

“Bagaimana pelayanannya di sini? Mudah dan cepat, kan?” ujar Bupati Egi saat berbincang dengan salah satu warga penerima KTP elektronik.

Salah seorang warga Way Panji, Harno, mengaku sangat terbantu dengan adanya pelayanan terpadu yang dihadirkan di lokasi Musrenbang. Menurutnya, layanan tersebut memudahkan masyarakat karena tidak perlu datang jauh ke pusat pemerintahan.

“Pelayanan ini sangat membantu sekali. Kami jadi nggak perlu jauh-jauh. Apalagi gratis, kami sangat antusias dengan adanya pelayanan seperti ini di acara Musrenbang,” katanya.

Melalui integrasi antara forum perencanaan pembangunan dan pelayanan publik dalam satu kegiatan, Pemkab Lampung Selatan berharap aspirasi masyarakat dapat terserap secara optimal sekaligus memastikan kebutuhan dasar warga tetap terlayani dengan baik. (Nsy-Kmf)

Enam Perangkat Daerah Mulai Proses, Gaji PPPK Paruh Waktu Lampung Selatan Siap Masuk Rekening

Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memastikan anggaran pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dalam kondisi siap. 

Keterlambatan yang dikeluhkan sejumlah pegawai disebut bukan karena kendala keuangan, melainkan proses administrasi di masing-masing perangkat daerah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan, Rini Ariasih, menjelaskan bahwa pengajuan pencairan gaji PPPK Paruh Waktu sebenarnya sudah dapat dilakukan sejak awal bulan ini. Namun realisasi pembayaran sangat bergantung pada kecepatan perangkat daerah dalam mengajukan berkas pencairan.

“Secara keuangan tidak ada masalah. Anggaran sudah tersedia. Tinggal proses pengajuan dari masing-masing perangkat daerah,” ujar Rini, dalam  keterangannya, Kamis (5/2/2026).

Ia menerangkan, salah satu syarat utama pencairan gaji PPPK Paruh Waktu adalah Perjanjian Kinerja (PK) yang memuat nominal gaji sebagai dasar pembayaran. 

Saat ini, masih terdapat sejumlah PK PPPK Paruh Waktu, terutama tenaga guru, yang masih dalam proses Tanda Tangan Elektronik (TTE).

Meski demikian, Rini menegaskan kondisi tersebut tidak semestinya menjadi penghambat karena sistem pembayaran gaji bersifat LS (Langsung). Artinya, pengajuan dapat dilakukan secara bertahap tanpa harus menunggu seluruh PK selesai.

“Contohnya di Dinas Pendidikan yang jumlah gurunya ribuan. Kalau sudah ada 100 orang yang PK-nya selesai, ya langsung diajukan 100 orang dulu. Tidak perlu menunggu semuanya,” jelasnya.

Hingga saat ini, sedikitnya enam perangkat daerah telah mengajukan proses pencairan gaji PPPK Paruh Waktu dan telah diverifikasi oleh BPKAD. Di antaranya Dinas PPPA, Kesbangpol, Bappeda, Perkim, serta Kecamatan Tanjung Bintang dan Way Sulan.

Sementara itu, Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta BKD saat ini masih dalam tahap verifikasi kelengkapan dokumen, lalu menyampaikan SPM.

“Sudah ada enam perangkat daerah yang berproses. Berkasnya sudah diverifikasi dan siap dicairkan hari ini,” kata Rini.

Selain persoalan PK, kendala lain yang ditemui adalah masih banyak PPPK Paruh Waktu, khususnya guru yang diangkat melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah, belum memiliki rekening Bank Lampung. Padahal, sistem pembayaran gaji di lingkungan Pemkab Lampung Selatan menggunakan bank tersebut sebagai kanal resmi.

“Mereka kebanyakan belum memiliki rekening Bank Lampung. Ini perlu segera dilengkapi agar proses pembayaran bisa berjalan lancar,” tambahnya.

Pemkab Lampung Selatan mengimbau seluruh perangkat daerah agar mempercepat proses administrasi serta memastikan kelengkapan dokumen pegawai. 

Dengan pengajuan yang dilakukan secara bertahap dan koordinasi yang lebih intensif, pemerintah daerah optimistis pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu dapat segera terealisasi dan menjawab keresahan para pegawai yang telah mulai bekerja sejak akhir Desember 2025. (Kmf)

Lampung Selatan Luncurkan “Si Muli”, Marketplace Pengadaan Pemerintah untuk Dorong UMKM dan Transparansi Belanja Daerah

Kalianda - Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju (Perseroda) resmi meluncurkan Sistem Informasi Market Ulun Lampung Asli (Si Muli), sebuah platform marketplace pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang berlangsung di Aula Rajabasa Kantor Bupati Lampung Selatan, Kamis (5/2/2026).

Peluncuran aplikasi lokapasar berbasis e-commerce tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dalam mendorong transformasi digital pengadaan barang dan jasa pemerintah sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM lokal secara transparan, inklusif, dan akuntabel.

Platform Si Muli dikembangkan oleh Perseroda Lampung Selatan Maju melalui kerja sama resmi dengan PT Briliant Ecommerce Berjaya (Mbizmarket). Sistem ini dirancang sebagai marketplace digital yang aman dan terpercaya, serta selaras dengan prinsip tata kelola pengadaan yang direkomendasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Peluncuran dilakukan langsung oleh Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Supriyanto, Direktur Utama Perseroda Lampung Selatan Maju Baiquni Aka Sanjaya, Direktur PT Mbizmarket, serta unsur Forkopimda Lampung Selatan.

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis Pengelolaan E-Commerce Si Muli untuk pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Selatan sebagai bagian dari upaya percepatan implementasi sistem digital dalam proses belanja pemerintah.

Direktur Utama Perseroda Lampung Selatan Maju, Baiquni Aka Sanjaya menjelaskan, Si Muli merupakan tindak lanjut atas rekomendasi KPK agar pemerintah daerah memanfaatkan sistem elektronik dalam proses belanja, khususnya untuk pengadaan bernilai kecil hingga menengah.

“Si Muli dikembangkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan, meminimalkan potensi praktik tidak efisien, sekaligus mengintegrasikan penguatan UMKM lokal ke dalam ekosistem belanja pemerintah daerah,” ujar Baiquni.

Ia menegaskan, melalui platform tersebut, belanja pemerintah tidak lagi hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan ekonomi daerah yang berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi masyarakat.

“Dengan launching hari ini, kami mendorong penggunaan Si Muli sebagai sarana belanja pemerintah sekaligus memberdayakan UMKM Lampung Selatan, sehingga perputaran uang tetap berada di daerah dan memberi manfaat nyata bagi pelaku usaha lokal,” jelasnya.

Baiquni menambahkan, Perseroda Lampung Selatan Maju berkomitmen menjadikan Si Muli sebagai ekosistem digital UMKM melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMD, pelaku usaha, dan pasar digital modern, bukan sekadar platform jual beli.

Sementara itu, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menyampaikan bahwa Si Muli merupakan wujud penggabungan identitas lokal dengan inovasi teknologi dalam membangun ekonomi daerah yang modern dan berdaya saing.

“Secara filosofis, nama Si Muli tidak hanya akronim sistem, tetapi mencerminkan identitas Ulun Lampung Asli. Hari ini kita memadukan kearifan lokal dengan digitalisasi untuk membangun ekosistem ekonomi daerah yang modern,” ujar Bupati Egi.

Ia menegaskan, Si Muli bukan sekadar toko online, melainkan sebuah ekosistem digital yang mengintegrasikan pemasaran dan inovasi sebagai fungsi utama dalam pengembangan bisnis dan tata kelola pemerintahan modern.

“Melalui Si Muli, kita membangun pasar digital khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar produk lokal dikelola secara profesional, berdaya saing, dan menjadi pilihan utama dalam belanja pemerintah,” katanya.

Bupati Egi juga mengapresiasi Perseroda Lampung Selatan Maju sebagai BUMD yang berperan aktif mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui inovasi bisnis yang adaptif. Ia mengajak seluruh perangkat daerah dan pelaku usaha mengoptimalkan pemanfaatan platform tersebut agar berkembang menjadi gerakan ekonomi digital daerah.

“Dengan inovasi ini, Lampung Selatan menunjukkan diri sebagai daerah yang siap memimpin transformasi ekonomi digital berbasis kearifan lokal. Mari kita hidupkan, gunakan, dan besarkan Si Muli bersama,” kata Bupati Egi.

Program Si Muli menyasar tiga kelompok utama, yakni aparatur pemerintah sebagai pelopor penggunaan produk lokal, pelaku UMKM sebagai penyedia barang dan jasa yang terintegrasi sistem, serta masyarakat luas yang ingin mengakses produk unggulan Ulun Lampung Asli.

Mengusung tagline “From Local to Global”, Si Muli diharapkan menjadi jembatan digital bagi UMKM Lampung Selatan untuk naik kelas, memperluas pasar, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, sekaligus memperkuat sistem pengadaan pemerintah yang transparan, efisien, dan akuntabel. (Nsy-Kmf)