DPRD Lampung Selatan Gelar Rapat Dengan Formasi Lengkap

Lampung Selatan - DPRD Kabupaten Lampung Selatan menggelar Rapat Paripurna dengan formasi lengkap di ruang sidang utama DPRD, Kamis (9/7/2026).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Erma Yusneli didampingi tiga wakil ketua, serta dihadiri Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, jajaran Forkopimda, kepala OPD, dan seluruh anggota DPRD.

Paripurna mengagendakan dua pembahasan strategis, yakni pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, serta penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.

Pada agenda pertama, DPRD menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 setelah melalui serangkaian pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif. 

Persetujuan tersebut menjadi bentuk pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah sekaligus memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menyampaikan dokumen KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD tahun mendatang. 

Dokumen tersebut memuat arah kebijakan fiskal daerah, prioritas pembangunan, serta rencana alokasi anggaran yang akan menjadi pedoman dalam pembahasan APBD 2027.

Rapat paripurna berlangsung tertib dan penuh khidmat. Kehadiran unsur pimpinan DPRD secara lengkap bersama kepala daerah mencerminkan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dua agenda strategis tersebut menjadi tahapan penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah, mulai dari pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun sebelumnya hingga penyusunan kebijakan anggaran yang akan menjadi arah pembangunan Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2027.(hms Dprd)

DPRD Lamsel Terima Audiensi Tim BPS

Lampung Selatan - Kesuksesan Sensus Ekonomi 2026 membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Menyadari pentingnya pendataan yang akurat sebagai fondasi pembangunan, Ketua DPRD Lampung Selatan,  menerima audiensi Tim Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Selatan di ruang kerjanya, Rabu (8/7/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari agenda Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 sekaligus Pendataan Tokoh dan Pejabat Daerah, yang bertujuan memperkuat sinergi antara BPS dengan pemerintah daerah dalam menyukseskan sensus ekonomi yang akan dilaksanakan secara nasional.

Tim BPS Kabupaten Lampung Selatan dipimpin Rudy Ramadhani Syoer, S.Si., M.M. selaku Ketua Tim Pelaksana Sensus Ekonomi 2026. Turut hadir Nyoman Nastra, S.E. selaku Ketua Tim Manajemen Lapangan, Joni Sampurno, S.M. selaku Ketua Tim Sekretariat, serta Diza Potenza, S.ST. dari Tim Humas BPS Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam audiensi tersebut, Tim BPS memaparkan tahapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 beserta tujuan strategisnya, yakni menghasilkan data yang lengkap, akurat, dan mutakhir mengenai berbagai aktivitas ekonomi di daerah. 

Data tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan, mendorong investasi, memperkuat sektor usaha, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketua DPRD Lampung Selatan, Erma Yusneli, menyambut baik pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan menyatakan dukungan penuh terhadap langkah BPS dalam menghadirkan data statistik yang berkualitas.

Menurutnya, pembangunan yang tepat sasaran hanya dapat diwujudkan melalui data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, sinergi antara BPS, pemerintah daerah, DPRD, pelaku usaha, hingga masyarakat menjadi faktor penting dalam menyukseskan pendataan nasional tersebut.

"Kami mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Semoga seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kondisi riil di masyarakat," ujar Erma.

Ia juga mengajak seluruh pelaku usaha, lembaga, dan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan untuk memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci utama agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi daerah.

Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi. 

Melalui pertemuan ini, DPRD Lampung Selatan menegaskan komitmennya mendukung BPS dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, sehingga data yang dihasilkan mampu menjadi pijakan kuat bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang efektif, terukur, dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan ( HumasDprd )

Banggar DPRD Lampung Selatan Lanjutkan Pembahasan Ranperda

Lampung Selatan - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lampung Selatan melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di ruang Banggar DPRD setempat, Selasa (7/7/2026). 

Rapat dipimpin langsung Ketua Banggar Erma Yusneli didampingi Wakil Ketua Merik Havit dan Benny Raharjo dan dihadiri jajaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag), Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam pembahasan tersebut, sejumlah anggota Banggar menyoroti efektivitas pelaksanaan program pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah dibiayai melalui APBD. 

Mereka menilai evaluasi terhadap program tersebut penting dilakukan agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggota Banggar DPRD Lampung Selatan dari Fraksi Golkar, M. Muslim, mengatakan persoalan pemasaran masih menjadi kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat strategi pemasaran agar produk-produk lokal mampu bersaing dan menjangkau pasar yang lebih luas.

"Kami melihat persoalan pemasaran masih perlu dikaji lebih mendalam. Harapannya, ada langkah-langkah pengembangan yang lebih terarah sehingga UMKM dapat berkembang dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD Kabupaten Lampung Selatan," ujar M. Muslim saat rapat pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, M. Muslim juga meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih kepada kelompok perajin, khususnya perajin genteng, melalui bantuan peralatan produksi.

"Kelompok perajin genteng juga perlu mendapat bantuan alat-alat produksi. Dengan dukungan tersebut, hasil produksi bisa meningkat, kualitas produk semakin baik, dan pada akhirnya mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," tegasnya.

Sementara itu, anggota Banggar DPRD Lampung Selatan dari Fraksi PKS, Bowo Edi Anggoro menekankan pentingnya evaluasi terhadap seluruh program pembinaan UMKM yang telah dijalankan pemerintah daerah.

Menurutnya, setiap program harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas sehingga efektivitas penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

"Program yang sudah berjalan harus terus dievaluasi dan diperkuat. Program yang dilanjutkan harus benar-benar mampu mendorong pengembangan UMKM, memperluas pemasaran, serta berdampak pada peningkatan PAD daerah," kata Bowo.

Ia juga meminta agar setiap target program disusun dengan indikator yang jelas dan terukur sehingga hasil pelaksanaannya dapat dievaluasi secara objektif.

"Targetnya harus memiliki ukuran yang jelas. Dengan begitu, kita bisa mengetahui apakah program yang dijalankan benar-benar mencapai sasaran atau masih perlu dilakukan perbaikan. Jangan sampai target ditetapkan, tetapi indikator keberhasilannya tidak jelas," ujarnya.

Banggar DPRD Lampung Selatan berharap pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak hanya menjadi evaluasi administrasi dan keuangan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas program pembangunan, khususnya di sektor UMKM, sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (humas DPRD)

Komisi Gabungan DPRD Lampung Selatan Kunker ke PT. Oasis Wood Industry

Lampung Selatan - Komisi Gabungan DPRD Kabupaten Lampung Selatan melakukan kunjungan kerja ke PT Oasis Wood Industry, Senin (6/7/2026), sebagai tindak lanjut atas berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik, mulai dari pengelolaan limbah, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hingga pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR).

Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Komisi IV Taman, didampingi Ketua Komisi III Yuti Ramayanti, Ketua Komisi I Edi Waluyo, serta anggota Komisi II Ahmad Al-Akhran, Anggota komisi IV, Agus Sartono, Farizal Purba, aDerri Kusuma 

Turut hadir mendampingi jajaran dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perizinan), Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam agenda tersebut, rombongan DPRD meninjau langsung aktivitas operasional perusahaan sekaligus berdialog dengan manajemen PT Oasis Wood Industry. 

Fokus utama pembahasan adalah memastikan sistem pengelolaan limbah perusahaan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar.

Selain persoalan lingkungan, Komisi Gabungan juga menyoroti perlindungan hak-hak tenaga kerja, khususnya terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh karyawan. DPRD menegaskan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) juga menjadi perhatian serius dalam kunjungan tersebut. DPRD meminta PT Oasis Wood Industry dapat menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan secara nyata, tepat sasaran, dan berkelanjutan agar keberadaan perusahaan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi Gabungan DPRD Lampung Selatan berharap seluruh persoalan yang menjadi perhatian masyarakat dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak perusahaan. 

DPRD menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan perusahaan mematuhi seluruh ketentuan di bidang lingkungan hidup, ketenagakerjaan, perizinan, serta tanggung jawab sosial perusahaan demi terciptanya iklim investasi yang sehat, perlindungan terhadap pekerja, dan kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan. (humas Dprd lamsel)

DPRD Lamsel Hadiri Upacara HUT Bhayangkara

Lampung Selatan - Ketua DPRD Lampung Selatan, Erma Yusneli, diwakili oleh Anggota DPRD Lampung Selatan, Farizal Purba, SE, menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 yang digelar di halaman Mapolres Lampung Selatan, Selasa (1/7/2026).

Peringatan HUT Bhayangkara ke-80 dipusatkan di seluruh jajaran kepolisian sebagai bentuk apresiasi terhadap pengabdian Polri kepada masyarakat.

Kehadiran Farizal Purba mewakili unsur legislatif merupakan bentuk dukungan DPRD Lampung Selatan terhadap sinergitas yang selama ini terjalin antara pemerintah daerah, DPRD, TNI, Polri, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Lampung Selatan.

Rangkaian upacara berlangsung dengan khidmat dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat utama Polres Lampung Selatan, unsur TNI, instansi pemerintah, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Usai mengikuti upacara, Farizal Purba menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polres Lampung Selatan.

"Semoga di usia ke-80 ini Polri semakin profesional, modern, dan semakin dicintai masyarakat. Sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan DPRD diharapkan terus terjalin demi mewujudkan Lampung Selatan yang aman, damai, dan kondusif," ujarnya. 

Momentum Hari Bhayangkara ke-80 juga menjadi pengingat pentingnya kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi pembangunan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(hms Dprd lamsel)