KALIANDA - Fraksi Demokrat menyoroti lemahnya sektor Ekonomi masih ditemukannya masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan. Serta, masih ketertinggalannya sektor jasa dibandingkan dengan sektor produksi.
Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi Demokrat DPRD Lampung Selatan, Sariyanti pada rapat Paripurna DPRD Lampung Selatan dengan agenda penyampaian LKPJ tahun anggaran 2023 oleh Bupati setempat, Kamis (28/3/2024).
“Misalkan dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sebagai penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Lampung Selatan, maka sudah selayaknya sektor pertanian secara khusus mendapat perhatian dari pemerintah daerah,” kata anggota komisi IV DPRD Lampung Selatan itu.
Disisi lain Fraksi Demokrat menilai masih lemahnya penyaluran pupuk bersubsidi, disarankan agar Pemerintah Daerah dapat memperbaiki sistem pendistribusian dan penyaluran pupuk bersubsidi agar terjamin ketersediaannya bagi petani, terutama saat musim tanam.
“Misalkan dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sebagai penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Lampung Selatan, maka sudah selayaknya sektor pertanian secara khusus mendapat perhatian dari pemerintah daerah,” kata anggota komisi IV DPRD Lampung Selatan itu.
Disisi lain Fraksi Demokrat menilai masih lemahnya penyaluran pupuk bersubsidi, disarankan agar Pemerintah Daerah dapat memperbaiki sistem pendistribusian dan penyaluran pupuk bersubsidi agar terjamin ketersediaannya bagi petani, terutama saat musim tanam.
Menurutnya permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi ini sudah menjadi agenda rutin setiap tahun yang tentunya merugikan para petani karena berdampak rusaknya tanaman padi akibat diserang hama dan gagal panen akibat bencana banjir di sejumlah wilayah.
“Kami Fraksi Demokrat meminta pemerintah untuk menjamin dan memproteksi komoditas hasil pertanian petani sejak dini,” ujarnya.
“Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2023, Dalam rapat Paripurna ini kami mengingatkan kepada pemerintah daerah agar lebih meningkatkan hal-hal yang bersifat pelayanan dasar kepada masyarakat yang merupakan tugas utama pemerintah daerah dan berharap dapat memanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat, kemudian untuk dapat mendorong perluasan akses infrastruktur daerah baik dari segi Jalan, jembatan, pendidikan, dan kesehatan, agar dapat diprioritaskan pada daerah yang minim tersentuh pembangunan oleh pemerintah daerah, karena hal tersebut dapat mendorong peningkatan prekonomian masyarakat dan pendapatan daerah,” imbuhnya. (Red)
“Kami Fraksi Demokrat meminta pemerintah untuk menjamin dan memproteksi komoditas hasil pertanian petani sejak dini,” ujarnya.
“Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2023, Dalam rapat Paripurna ini kami mengingatkan kepada pemerintah daerah agar lebih meningkatkan hal-hal yang bersifat pelayanan dasar kepada masyarakat yang merupakan tugas utama pemerintah daerah dan berharap dapat memanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat, kemudian untuk dapat mendorong perluasan akses infrastruktur daerah baik dari segi Jalan, jembatan, pendidikan, dan kesehatan, agar dapat diprioritaskan pada daerah yang minim tersentuh pembangunan oleh pemerintah daerah, karena hal tersebut dapat mendorong peningkatan prekonomian masyarakat dan pendapatan daerah,” imbuhnya. (Red)
