-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

NasDem Minta Gerindra Tetap Oposisi dibanding masuk kabinet

12 Oktober 2019 | 16:04 WIB
JAKARTA, RETORIKA - Ketum Partai NasDem Surya Paloh menilai Gerindra mengajukan syarat untuk bergabung dengan koalisi Presiden Joko Widodo. NasDem pun berharap agar Gerindra bersama partai-partai yang kalah dalam Pilpres 2019 tak ikut masuk ke koalisi.

Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago menjelaskan maksud dari sang ketum yang menyatakan Gerindra memberi syarat untuk masuk kabinet Jokowi. Sebelumnya, Gerindra merasa bingung terhadap pernyataan Paloh karena partai pimpinan Ketum Prabowo Subianto itu merasa tak pernah mengajukan syarat.

"Kan Gerindra bilang mendukung Jokowi dengan memberi proposal ketahanan pangan untuk pemerintah. Kalau dukung dan beri proposal, kan itu baik, tapi kan ada tambahan juga. Kalau tidak salah, mereka yang ingin melaksanakan dengan alasan mengawal proposal tersebut agar mencapai target," kata Irma kepada wartawan, Sabtu (12/10/2018).

Dengan logika seperti itu, NasDem menganggap Gerindra meminta jatah kursi menteri di Kabinet Jokowi. Irma menilai langkah Gerindra tak etis dilakukan sebagai pihak yang kalah pada Pilpres 2019. "Artinya? Publik menganggap dengan kata lain Gerindra ingin mendukung melalui kursi menteri, ha-ha-ha.... Itu yang ditangkap publik," sebutnya.

"Harusnya kalau yang kalah pengin ikut yang menang, boleh saja, tapi nggak etis kan orang pengin ikut ngajuin syarat. Kalau Presiden mau kasih, itu lain soal, tapi tidak karena persyaratan. Toh, koalisi Jokowi sudah lebih dari 60 persen," tambah Irma.

NasDem tampaknya lebih setuju bila Gerindra tetap berada di luar pemerintahan. Ini juga termasuk partai-partai koalisi Prabowo yang kini mulai menjalin komunikasi untuk bisa bergabung dengan koalisi Jokowi, yakni Demokrat dan PAN.

"Kalau semua ingin masuk kabinet, terus siapa yang jadi checks and balances pada pemerintah? Demo mahasiswa kemarin itu akibat semua parpol menjadi satu kubu. Akibatnya, mahasiswa dan rakyat yang turun lakukan kontrol, maka akan berbahaya bagi pemerintah jika yang melakukan kontrol secara langsung adalah parlemen jalanan," sebut Irma.

Untuk itu, NasDem menganggap akan lebih baik Gerindra cs tak ikut masuk ke pemerintahan. Namun Irma menyatakan NasDem tetap menyerahkannya kepada Jokowi.

"Maka kami lebih setuju jika yang kalah tetap sebagai oposisi dan yang menang memerintah. By the way, jika Presiden menginginkan mereka masuk, NasDem tetap akan mendukung keputusan tersebut karena itu hak prerogatif beliau," tutur dia.

"NasDem tetap ingin ada yang melakukan checks and balances agar pemerintah berjalan lebih demokratis," sambung Irma.

Seperti diketahui, Surya Paloh menyoroti Gerindra yang mengajukan syarat untuk bisa masuk koalisi Jokowi. Gerindra membantah tudingan Paloh itu. Meski begitu, Gerindra memang mengajukan konsep ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan keamanan kepada Jokowi.

Jika konsep-konsep Gerindra diterima Jokowi, barulah ada pembicaraan soal kemungkinan kader partai yang dipimpin Prabowo itu akan menempati pos-pos terkait.

"Kalau seandainya ada konsep-konsep yang jadi handicap, utamanya memang supaya sukses konsepnya bisa direalisasikan janji kampanyenya kepada konstituen, tentunya kami akan meminta kebijakan dari Presiden untuk bisa menempatkan kadernya di posisi itu," kata Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Kamis (10/10). (sumber: detik)
×
Berita Terbaru Update